Ribuan Kader dan Simpatisan PKS Panmas Ramaikan Halal Bihalal

pkspanmas.com -- Ribuan Kader dan Simpatisan PKS se-kecamatan Pancoranmas, Depok, turut serta dalam acara Halal Bi Halal dan Silaturahim yang digelar keluarga besar DPC Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pancoranmas, Minggu pagi (22/9/13) di Balai Rakyat, Depok Jaya.

Acara ini dihadiri sejumlah tokoh lokal dan nasional seperti Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Shomad, anggota DPRD Abdul Ghofar, dan anggota DPR-RI Mahfudz Abdurahman. Tujuh Calon Anggota Dewan (CAD) PK dari daerah pemilihan Pancoranmas ikut meramaikan acara ini.

Mereka adalah Moh. Hafid Nasir, Agustina Wulandari, Abdul Ghofar, Imam Musanto, Tita Fatimah, Baron Noorwendo, dan Katrina.

Berbagai macam kegiatan menarik diadakan untuk warga sehingga mereka antusias bergabung. Bentuk kegiatan berupa senam sehat nusantara, sepeda santai, gerak jalan, layanan kesehatan gratis, bazar, makan gratis dan sejumlah hiburan digelar untuk para keluarga yang mengikuti acara yang dipusatkan di Balai Rakyat Depok Jaya.

Gerak Jalan santai menyusuri rute yang telah ditentukan oleh panitia di ruas jalan areal Depok Jaya dan sekitarnya. Sebagian besar anak-anak dan remaja yang antusias mengikuti sepeda santai berkeliling ke jalan-jalan Pancoranmas dengan mengunjungi kediaman ketujuh CAD dari PKS.

Setelah selesai bersepeda santai dan gerak jalan, warga dihibur dengan berbagai hiburan seperti pertunjukkan nasyid islami, Marawis, dan perkusi dari anak-anak jalanan binaan sekolah Master Depok. Para peserta yang beruntung juga mendapatkan door prize menarik berupa puluhan alat-alat perlengkapan rumah tangga.

Ketua DPC PKS Pancoranmas Depok, Nasrul, Mengungkapkan bahwa acara ini merupakan wujud dari kepedulian PKS terhadap warga dan bukti kesolidan kader dan simpatisan PkS untuk memenangkan PKS menempati posisi 3 besar pada pemilu 2014,

“InsyaAlloh PKS tak pernah lelah bekerja untuk masyarakat dan kami siap menangkan PKS pada posisi 3 Besar pada pemilu 2014 nanti” Ujar Nasrul.

sumber: depoknews.com

PILKADA BEKASI: MK Tolak Permohonan Sa’duddin-Jamal dan Darip-Jejen

pkspanmas.com |

Persidangan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kabupaten Bekasi tahun 2012 di Mahkamah Konstitusi (MK), memasuki tahap pengucapan putusan. Mahkamah dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan yang diajukan oleh pasangan Sa’duddin-Jamal Lulail Yunus (nomor urut 2) dan pasangan M. Darip Mulyana-Jejen Sayuti (nomor urut 3).

“Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Pleno Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD saat membacakan putusan Nomor 9/PHPU.D-X/2012 dan putusan 10/PHPU.D-X/2012 dalam sidang yang digelar pada Rabu (11/4/2012) di ruang pleno gedung MK.

Pendapat Mahkamah dalam putusan nomor 9/PHPU.D-X/2012 menyatakan, pasangan Sa’duddin-Jamal Lulail Yunus tidak mempermasalahkan kesalahan hasil penghitungan suara. Masalah yang mengundang keberatan pasangan Sa’duddin-Jamal Lulail Yunus yaitu mengenai proses Pemilukada Kab. Bekasi Tahun 2012 yang menurut pasangan ini berlangsung tidak demokratis. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai bentuk kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Bekasi dan Pihak Terkait pasangan Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja.

Namun, berdasarkan alat bukti tertulis, keterangan saksi yang diajukan oleh Sa’duddin-Jamal Lulail Yunus, maupun oleh KPU Kab. Bekasi (Termohon) dan pasangan Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja (Pihak Terkait), Mahkamah berpendapat, KPU Kab. Bekasi dan pasangan Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja tidak terbukti telah melakukan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, semua dalil yang diusung pasangan Sa’duddin-Jamal Lulail Yunus tidak terbukti menurut hukum.

Sedangkan pendapat Mahkamah dalam putusan 10/PHPU.D-X/2012 menyatakan, pasangan M. Darip Mulyana-Jejen Sayuti mendalilkan adanya politik uang (money politic) berupa pembagian uang yang dilakukan oleh Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja di 21 kecamatan yang ada di Kab. Bekasi. Menurut penilaian Mahkamah, bukti-bukti yang diajukan mengenai pembagian uang yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon, tidak cukup meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran. Sebagian besar bukti-bukti yang diajukan oleh M. Darip Mulyana-Jejen Sayuti berupa surat pernyataan bukanlah akta otentik yang memenuhi nilai pembuktian yang sempurna, melainkan hanya berupa akta di bawah tangan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang bersangkutan, yang tidak diterangkan di bawah sumpah di persidangan dan tidak dibuat di hadapan pejabat yang berwenang, sehingga merupakan surat biasa yang tidak mememiliki kekuatan pembuktian kecuali disertai dengan alat bukti lain. Demikian juga dengan bukti-bukti lain seperti laporan kepada Panwaslukada, rekaman video dan foto, serta saksi-saksi, tidaklah cukup meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif.

Di sisi lain, bukti-bukti yang diajukan Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja ternyata menunjukkan tidak adanya signifikansi dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Jikapun ada pelanggaran, hal itu tidak terbukti secara signifikan terhadap peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon. Sebab selisih perolehan suara M. Darip Mulyana-Jejen Sayuti dan perolehan suara Neneng Hasanah Yasin-Rohim Mintareja sejumlah 138.749 suara. Selain itu, pelanggaran yang didalilkan, jika pun ada dan terjadi, hanyalah bersifat sporadis semata yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil M. Darip Mulyana-Jejen Sayuti tidak terbukti. (Nur Rosihin Ana/mh)

berita video klik http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=website.Berita.BeritaInternalLengkapVideo&id=6737

Hari ini Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang PLENO sengketa Pilkada Kabupaten Bekasi

pkspanmas.com |

Sore ini jam 16:00 wib, tepat pada hari Rabu, 11 April 2012, rencananya Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang PLENO sengketa Pilkada Kabupaten Bekasi yang diajukan oleh dua pasangan calon bupati, yakni pasangan H Sa’duddin-H Jamal Lulail Yunus dan pasangan HM Darip Mulyana-H Jejen Sayuti.

Dalam persidangan awal, menurut, Kuasa Hukum H Sa’duddin-H Jamal Lulail Yunus, R Hikmat Prihadi, saat membacakan permohonannya di sidang di MK Jakarta, Rabu (28/3) mengatakan pihaknya merasa keberatan terhadap keputusan KPU Kabupaten Bekasi pada 15 Maret 2012 tentang penetapann pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih periode 2012-2017 yakni pasangan Neneng Hasanah Yasin-H Rohim Mintareja.

Menurut Hikmat menambahkan proses pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bekasi 2012 telah berlangsung secara tidak demokratis yang ditandai bentuk kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh KPU.

“Termohon (KPU) telah melakukan tindakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Hikmat.

Karena, tambah Hikmat bahwa KPU telah membuat kartu pemilih atas nama anak yang masih berusia balita. Bahkan, termohon melalui perangkat yang dibawahnya, yaitu KPPS telah terlibat menciptakan kecurangan politik uang untuk memenangkan pasangan Neneng Hasanah Yasin-H Rohim Mintareja.

Sementara menurut Kuasa Hukum pasangan HM Darip Mulyana-H Jejen Sayuti, Effendy Saragih, mengatakan pihaknya telah menemukan fakta hukum pasangan Neneng Hasanah Yasin-H Rohim Mintareja telah melakukan kecurangan melakukan politik uang di 18 kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi.

Effendy juga mengungkapkan bahwa pasangan Neneng-Rohim melalui orang tuanya (H Yasin) dan ormas pendukungnya juga melakukan politik uang.

Untuk itu, kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati ini meminta MK memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang di seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.

Berikut Jadwal yang terpampang di situs http://www.mahkamahkonstitusi.go.id

    * Nomor Perkara : 10/PHPU.D-X/2012

Wednesday, April 11, 2012 4:00 PM

Judul Perkara        : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012

Pemohon                : H. M. Darip Mulyana dan H. Jejen Sayuti        [No. Urut 3]

Kuasa Hukum        : Dr. Effendy Saragih, S.H., M.H., Arkan Cikwan, S.H., dkkAcara Sidang:Pengucapan Putusan

Keterangan             : PLENO

    * Nomor Perkara : 9/PHPU.D-X/2012

Wednesday, April 11, 2012 4:00 PM

Judul Perkara        : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012

Pemohon                : H. Sa’duddin dan H. Jamal Lulail Yunus           [No. Urut 2]

Kuasa Hukum        : R. Hikmat Prihadi, S.H., Sadar Muslihat, S.H., dkk Acara Sidang:Pengucapan Putusan

Keterangan             : PLENO

15 Relawan Kemanusiaan Indonesia Bertolak Ke Gaza Palestina

pkspanmas.com |

Nurmahmudi Ismail lepas 15 relawan kemanusiaan Indonesia yang akan bertolak ke Gaza Palestina pada (8/4) di Ballroom Hotel Bumi Wiyata, Jl.Margonda Raya – Depok. Pelepasan relawan ini di beri tajuk “Syaddul Rihal untuk Palestina merdeka”. Acara Syaddur Rihal ini diadakan untuk menyalurkan bantuan dan apresiasi masyarakat Indonesia dalam mendukung kebebasan Palestina dari tangan Zionis Israel. Juga untuk memperlihatkan dukungan penuh bangsa Indonesia sebagai Negara Muslim terbesar di dunia pada masalah – masalah kemanusiaan di Palestina dan pembebasan Masjid suci Al-Aqsha yang menjadi kiblat pertama ummat Islam.
Menurut Heri Efendi koordinator lapangan dari rombongan relawan menyatakan, “perhelatan ini juga sebagai bentuk kampanye dan pemberitahuan kepada masyarakat Indonesia secara luas mengenai Syaddur Rihal ini dan diharapkan dukungan masyarakat terhadap masalah Palestina akan terus tumbuh dan mengalir”. Secara Internasional kegiatan Syaddul Rihal dilaksankan dari tanggal (10/4) sampai (20/4 /2012). Kegiatan Internasional ini diselenggarakan oleh Aliansi Internasional untuk Penyelamatan Al Quds dan Palestina, berkolaborasi dengan Komite Eropa untuk Pembebasan Blokade. Di Indonesia, kegiatan ini dilaksanakan oleh Asia Pacific Community for Palestine bekerjasama dengan Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KNRP)”,.
“Acara utama dari rangkaian acara yang di helat sejak pagi hari ini adalah pelepasan relawan yang berjumlah belasan orang. Para relawan tersebut diantaranya Soeripto (Ketua Umum KNRP), Suryama Majana Sastra (PKPU), Heri Efendi, Lc (ASPAC for Palestine), Ali Amril (KNRP), DR Muqoddam Cholil(KNRP), Bachtiar Nasir (ASPAC for Palestine, Spirit of Aqsa), Maryam Rachmayani(ADARA Relief International), Wirianingsih (SALIMAH, BMOIWI, ASA), Arafi Mughni, MA (KPLN), Eko Anugrah (KNRP Wil.NTB), Nurjanah Hulwani (FORSIMTA), Taufik Ismail(Penyair, HORISON, Rumah Puisi), Esiyati Ismail Yatim(HORISON, Rumah Puisi), Amri Gunawan (Rabbani) dan Akhmad Sadeli Karim(PB Mathla’ul Anwar)”, tambahnya.
Rencananya relawan yang berangkat akan menuju Gaza di Palestina dan mereka akan tergabung dengan lebih dari 300 tokoh NGO dan lembaga Kemanusiaan dari 20 negara. Program ini adalah rangkaian dari program Global March to Jerusalem yang sukses dilaksanakan di Tepi Barat Palestina pada akhir Maret silam.
Menurut Afwan humas acara, “target acara Syaddur Rihal ini adalah memberikan motivasi visual untuk menambah semangat rakyat Indonesia dalam membantu perjuangan kemerdekaan Palestina dan Masjid Al-Aqsha, kedua berbagi pengalaman antar peserta Indonesia dan berbagai delegasi Negara yang ikut tergabung dalam Syaddur Rihal ini, serta para tokoh Palestina tentang program – program yang dilakukan untuk mendukung perjuangan Palestina dan Al-Aqsha dan yang ketiga melaunching program Wakaf Al-Quds di Gaza dan bantuan untuk membangun perumahan warga Palestina di kota Al-Quds”.
Soeripto selaku ketua KNRP menyatakan, “rombongan relawan nantinya akan melakukan beberapa kegiatan diantaranya bersilaturrahim dengan mahasiswa Indonesia di Mesir, audiensi dengan KBRI Mesir, napak tilas agresi militer Israel di Gaza, sharing pengalaman dalam mendukung perjuangan Palestina dan Al Aqsha, launching Program Wakaf Al-Quds di Gaza, launching Program Pembangunan Perumahan di kota Al-Quds, bersilaturrahim dengan para tokoh Revolusi Mesir dan penggiat Palestina di Mesir, workshop kerja Palestina bersama penggiat Palestina dari berbagai Negara, membacakan puisi – puisi Taufik Ismail tentang Palestina yang telah diterjemahkan dalam Bahasa Arab dihadapan para tokoh pejuang Palestina”.
Sedangkan acara yang di laksanakan di Ballroom Hotel Bumi Wiyata diantaranya orasi oleh Syaikh Shady Abu Uwaimer dari Gaza, orasi oleh Prof.DR Marwah Daud Ibrahim, orasi oleh Soeripto SH selaku Ketua Umum KNRP dan ketua Rombongan, orasi dan pelepasan Relawan Indonesia ke Gaza oleh Gubernur Jawa Barat, Bpk. Nurmahmudi Ismail, pembacaan Puisi oleh Taufik Ismail, penampilan Wayang Daun oleh Zak Sorga dan di meriahkan dengan pagelaran musik dan Nasyid oleh Sulis, Izzatul Islam, Ar-Ruhul Jadid, F One dan Punk Muslim untuk memebrikan semangat bagi para relawan dan mengobarkan semangat saling berbagi bagi masyarakat Indonesia umumnya.
Dengan semangat yang ditularkan oleh para relawan antusias para undangan dan masyarakat umum sangat terasa. Dari kalangan pelajar, pemuda, orang tua sampai anak-anak begitu antusias seperti Kris yang mengajak istri dan kedua anaknya rela datang dengan kendaraan roda dua. “Ini adalah bentuk dukungan terhadap masyarakat Palestina yang terjajah dan mempelajaran bagi anak-anak saya untuk saling membuka hati dan menumbuhkan sikap empati terhadap sesame”, paparnya.

PKS TAK TAKUT TIGA MENTERI NYA DICOPOT

pkspanmas.com |
Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq malas menanggapi soal kemungkinan partainya dikeluarkan dari koalisi pendukung pemerintah setelah paripurna tentang BBM. Menurut Mahfudz, isu tersebut sengaja dihembuskan kader Partai Demokrat.

"Masalah koalisi-oposisi ditendang dari koalisi bukan isu dari PKS, tapi orang Demokrat. Biarkan dia (Demokrat) yang bicara," kata Mahfudz di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (3/4).

Ketua Komisi I DPR ini menegaskan, isu utama PKS adalah persoalan bahan bakar minyak. PKS secara tegas PKS menolak rencana pemerintah menaikan harga BBM. Usai paripurna Jumat (30/3) lalu, kata Mahfudz, PKS konsen melakukan sosialisasi sikapnya ini kepada daerah.

Karena itu, kata Mahfudz, PKS tak ambil pusing dengan rencana Sekretariat Gabungan membahas partainya dan tak mengajak PKS ikut serta. "Kalau dibilang kita tidak diajak rapat, Alhamdullilah. Tidak repot," cibir Mahfudz.

Apakah PKS percaya diri bahwa Presiden SBY tak akan berani menendang dari koalisi? Mahfudz mengaku tak tau. "Kan Setgab katanya mau rapat," katanya.

Mahfudz menjelaskan, PKS tak takut tiga menterinya dicopot. Sebab sikap PKS pada paripurna BBM sudah dikalkulasi dan mempertimbangkan berbagai reaksi serta konsekuensinya. Di dalam atau di luar pemerintahan, PKS siap.

"Kalau dibilang melanggar koalisi, silahkan saja. Tapi PKS jauh sebelum paripurna sudah memberikan surat kepada Preiden. Tapi sampai paripurna tidak ada respon dari SBY," kata Mahfudz. (Andhini)

Kinerja PKS tidak akan terpengaruh kursi kabinet

pkspanmas.com |
Jakarta (ANTARA News) - Ketua DPP PKS Aboebakar Alhabsyi menegaskan, partainya akan tetap bekerja untuk rakyat tanpa terpengaruh dengan ada atau tidak kadernya di kabinet.

"Ada atau tidak kader kami di pemerintahan, PKS akan tetap bekerja untuk kejayaan bangsa," ujar Aboebakar di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, sikap partai itu telah disampaikan Presiden PKS saat pembukaan Mukernas PKS di Medan beberapa waktu lalu.

Dikemukakannya pula bahwa PKS pernah mengalami situasi dalam pemerintahan maupun di luar.

Jadi soal ancaman elite-elite Partai Demokrat agar PKS dikeluarkan dari koalisi pendukung pemerintahan setelah berseberangan sikap terkait penaikan harga BBM, menurut Aboebakar, hal itu tidak menjadi masalah.

"Kader kami menempati posisi menteri itu dalam rangka menjalankan tugas partai dan kapanpun pasti siap balik kanan bila diperintahkan partai," ujarnya.

Di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II, PKS menempatkan tiga kadernya sebagai menteri, yakni Menkominfo Tifatul Sembiring, Mentan Suswono dan Mensos Salim Segaf Aljufri.

Aboebakar yang juga anggota Komisi III DPR RI itu menegaskan bahwa kader-kader PKS itu bukan politisi "an-sich" sehingga tidak mengukur segala sesuatu dari kekuasaan.

Setiap kader PKS, ujarnya lagi, selalu dididik untuk siap memimpin ataupun dipimpin.

Ia mencontohkan Nur Mahmudi Ismail yang dulu Presiden PKS dan pernah menjadi menteri tidak merasa canggung saat ditugaskan menjadi wali kota.

"Atau Pak Hidayat Nurwahid yang dulu juga Presiden PKS dan mantan Ketua MPR tak sungkan ditugasi bersaing di Pilkada DKI. Itu semua biasa di PKS," ujarnya.
(T.D011/R007)