PKS Minta Kontrak Koalisi Direvisi

JAKARTA—Pemerintah telah mengajukan draft kontrak politik yang baru untuk partai koalisi. Namun hingga saat ini, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih belum menandatangani draft tersebut. Mantan Presiden PKS yang saat ini menjabat sebagai Menkominfo mengatakan, ada salah satu kausul kontrak yang dinilai PKS masih harus direvisi.

‘’Ada satu usulan revisi dari PKS. Itu sedang dalam proses. Setahu saya hari ini sedang dalam pembicaraan. Yang saya dengar, sudah dikasih catatan-catatan oleh DPP,’’ kata Tifatul pada wartawan di Jakarta, Kamis (14/4).

Ada tiga prinsip pembaruan dalam kontrak koalisi. Pertama, peresmian setgab, dari yang sebelumnya hanya lisan menjadi dokumentasi tekstual. Kedua, penggiliran ketua harian setgab dan ketiga, adanya reward and punishment terkait dengan putusan bersama dalam setgab atas suatu persoalan politik. Hanya saja Tifatul enggan mengungkapkan poin apa yang menjadi keberatan PKS.

‘’Itu hanya perubahan saja. Kalau nuansa umumnya benci atau rindu. Tidak ada tawar menawar. Hanya ada sedikit usulan revisi. Catatannya ada beberapa poin tapi saya lupa karena baru sekali baca itu,’’ kata Tifatul mengelak.

Wakil Ketua Umum Agung Laksono juga mengakui draft kontrak politik yang baru memang hanya menyisakan PKS saja. Agung tidak mengetahui alasan pasti PKS karena disebut sebagai urusan ‘dapur’ partai masing-masing.

‘’Kita yakin dan percaya bahwa mereka akan sama-sama kembali. Kemarin kan sudah dikasih waktu dua hari,’’ kata Agung.

Yang penting kata Agung, kedepannya diharapkan tidak ada lagi saling serang-menyerang di dalam koalisi. Draft koalisi yang baru juga diharapkan bisa membawa iklim politik kembali sejuk dari yang akhir-akhir ini selalu diberitakan panas.

‘’Kita tunggu sajalah. Siapa tahu nanti malam mudah-mudahan sudah tandatangan karena ini memang strategis. Saya kira memang PKS yang terakhir,’’ kata Agung.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie mengatakan draft koalisi yang baru tidak banyak berubah dari isi kesepakatan koalisi sebelumnya. Hanya ada beberapa poin yang lebih rinci lagi namun tidak ada perubahan signifikan.

Ical menilai dalam draft kontrak politik koalisi yang baru, tidak ada ketentuan membatasi dan tidak ada pula pasal-pasal kesepakatan yang dinilai memberatkan Parpol koalisi. Ical pun mengaku tak tahu apa alasan PKS masih menunda menandatangani draft koalisi tersebut.

‘’Saya tidak tahu, Insya Allah koalisi bisa baik-baik saja semuanya,’’ kata Ical yang posisinya sudah digeser dari ketua harian Setgab koalisi menjadi wakil ketua tersebut.(afz/jpnn)