PKS Puas Kerja Menterinya, Golkar Legowo Diganti

JAKARTA - Pengumuman laporan kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II oleh Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pelaksanaan Pembangunan (UKP4) nampaknya tidak menjadi perhatian khusus oleh Partai Keadilan Sejahtera. Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta menilai kinerja empat menteri dari partainya sudah memuaskan.

"Semua menteri kita dukung kinerjanya, kita yakin tidak ada rapor merah," kata Anis kepada wartawan di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (12/1). Menurut Anis, saat ini tidak tepat untuk melihat kinerja menteri secara terpisah-pisah. Membicarakan menteri satu dengan menteri yang lain menjadi tidak relevan, karena mereka bekerja dalam bingkai kabinet secara keseluruhan. "Yang harus dibedakan antara sikap dengan kinerja, antara personal dengan kinerja. Itu persoalan berbeda," kata Anis.

Dalam hal ini, kinerja menteri juga dapat dilihat dari persepsi yang diberikan publik atas menteri tersebut. Sebagai contoh, kinerja Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. Dalam rencana pemblokiran BlackBerry misalkan, Tifatul benar menyampaikan bahwa vendor ponsel asal Kanada itu merugikan negara dari segi investasi.

"Makanya kita (PKS) mendukung dan alhamdulillah berhasil. Tapi kalau soal style (persepsi), itu urusan anda," kata Anis. Dia menegaskan, fokus PKS adalah terkait kinerja. Jika memang harus dilihat dari rapor, Anis menyoroti nilai buruk itu tidak bisa ditujukan di menteri PKS. Justru rapor merah harus ditujukan pada bidang penegakan hukum. "PKS tidak ada di bidang itu (hukum, red)," ujarnya menegaskan. Empat menteri dari PKS berada di sektor lain. Di luar Tifatul, ada lagi Menteri Pertanian Suswono, Menristek Suharna Surapranata, dan Mensos Salim Segaf Al Jufri.

Artinya menteri dari PKS masih aman? Anis mengungkapkan keyakinannya. Ini karena, Presiden kemungkinan kecil melakukan tindakan berdasarkan hasil yang disampaikan UKP4. "Saya tidak yakin Presiden bakal menggunakan UKP4 (untuk mereshuffle)," tandasnya. Keyakinan itu juga diperkuat belum adanya komunikasi Presiden kepada PKS terkait reshuffle.

Jika PKS yakin kerja menterinya, lain halnya dengan Partai Golongan Karya. Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mempersilahkan Presiden untuk mengganti menteri yang kinerjanya jeblok. "Memang kalau dari UKP4 ada menteri yang masih jeblok, silahkan saja direshuffle," kata Priyo ditemui terpisah.

Meski begitu, Priyo juga menyangsikan apakah hasil standarisasi UKP4 bakal digunakan oleh Presiden. Sebab, jika terjadi reshuffle, SBY pasti akan berkomunikasi dengan pimpinan partai koalisi. "Saya menduga Presiden pasti melakukan komunikasi dengan pimpinan tertinggi partai masing-masing sejauh menyangkut reshuffle," ujarnya.

Sebagai mitra koalisi pemerintah, imbuh Priyo, Golkar tahu diri dalam soal reshuffle. "Tapi kalau kabinet kami tahu diri. Kami menyerahkan sepenuhnya. Kalau pun itu (reshuffle) dilakukan, kami menghormati," tandasnya. (bay)