PKS Siap Tarik Menteri

JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera siap menarik empat menterinya dari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II jiika merupakan permintaan langsung dari Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Meski demikian sejauh ini, menurut Ketua DPP PKS Agus Purnomo mengaku sejauh ini belum ada alasan untuk mundur. "Apa alasan kita harus mundur. Apa salah kita? Kalau yang meminta mundur hanya ketua DPP Partai Demokrat buat apa, tapi kalau yang minta mundur Ketua Dewan Pembina, itu baru selevel,” ungkap Ketua DPP PKS Agus saat diskusi "Konsolidasi Pasca Pecahnya Mitra Koalisi Pemerintah" di Jakarta. kemarin.

Reshuffle dan evaluasi koalisi hanya bisa dilakukan oleh SBY. Agus yakin, sebelum mengambil keputusan tersebut, SBY juga harus membicarakan dengan para petinggi partai peserta koalisi

"Yang mengambil keputusan harus Ketua Dewan pembina Partai Demokrat, Ketua Majelis Syuro PKS, Ketua Umum PAN, Ketua Umum Golkar, Ketua Umum PPP dan Ketua Umum PKB. Mereka yan memiliki otoritas," ujarnya.

Evaluasi koalisi yang akan dilakukan partai pemerintah, tidak harus dengan reshuffle kabinet. Evaluasi kabinet sebaiknya dilakukan dengan cara komunikasi dalam level para petinggi partai.

Agus juga mengungkapkan, selama ini komunikasi antar peserta koalisi di parlemen belum pernah berjalan. "Evaluasi memang dibutuhkan, namun manajeman koalisi di dalam parlemen tidak pernah berjalan," tuturnya.

Terkait dengan wacana akan masuknya PDIP masuk kedalam koalisi, partainya akan menyambut dengan tangan terbuka. Namun dirinya berharap, masuknya PDIP jangan sampai merusak kebiasaan yang sudah ada di parlemen, khususnya dalam hal check and balance.

"Selamat datang. Tapi jangan merusak kebiasaan di parlemen. Karena check and balance itu harus antar institusi, bukan antar partai. Kalau sistem presidential di DPR check and balance itu antara lembaga kepresidenan dan DPR," terang Agus.

Terkait dengan wacana PKS yang akan dipisahkan dari koalisi, Ketua DPP Partai Demokrat Jafar Hafsah mengatakan, indikasi itu ada dari masyarakat, sedangkan partainya belum mengeluarkan indikasi tersebut.

"Kita ingin selaku efektif, selalu ingin bersama, tapi harus ada pilihan dalam kebersamaan. Tentu Demokrat akan mengikuti apa yang menjadi keinginan masyarakat, tetapi ada saatnya. Pasti Demokrat akan mengambil keputusan," ucap Jafar. (mba/fmc)fajar news