JAKARTA: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memandang kasus yang menimpa Misbakhun merupakan urusan pribadi. Untuk itu, PKS juga belum memikirkan untuk memberikan bantuan advokasi hukum.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal di Gedung DPR Senayan Jakarta, Senin (12/4). Dikatakannya, F-PKS masih akan menunggu adanya laporan resmi dari pihak-pihak terkait, baik kepolisian maupun dari Misbakhun sendiri.
"Kami belum mendapat laporan resmi. Saat ini, fraksi masih melakukan kajian. Sejauh ini, kami belum menemukan apapun. Tetapi yang jelas, hal itu merupakan urusan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan fraksi, partai, dan DPR," ungkap Mustafa.
Mustafa menegaskan, harus dipisah jika ada kasus korupsi yang dilakukan anggota supaya tidak dikaitkan ke partai. "Kita tahu, kasus Misbakhun bahkan bukan kapasitas sebagai anggota partai. Proporsionalitas itu harus kami sampaikan," tukasnya.
Ia juga mengatakan, PKS tentu akan bertindak sesuai dengan anggaran dasar/rumah tangga partai dan peraturan lainnya yang berlaku. "Artinya, kalau ada dugaan persoalan pribadi terhadap beliau (Misbakhun) ya biarkan berjalan. Saat ini sedang diproses hukum," kata Mustafa.
Mengenai dugaan bahwa proses kasus Misbakhun terkait dengan sikap kritisnya di Pansus Hak Angket Century, Mustafa tidak mau mengambil kesimpulan semacam itu. "Ini biarkan masyarakat yang menilai. Kami dari awal dalam membongkar kasus Century fokus pada substansi, bukan orang per orang. Kalau pernyataan pengamat seperti itu, boleh, namun kami tidak berpikir seperti itu," ungkapnya. (ST/OL-04) MI
Berita Terkait:
* Kasus Misbakhun Ujian bagi PKSPresiden PKS Tak Mau Ikut Campur Urusan L/C Misbakhun
Presiden PKS: Tak ada barter hasil Pansus-Misbakhun
PKS Siap Beri Misbakhun Pengacara
Bantahan Misbakhun: Perseteruan antara staf khusus...
MISBAKHUN: Masyarakat harus waspada. Saya akan laporkan Andi Arief
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Komentar bijak cermin diri bijak