PKS Makin Keras Berseberangan dengan Pemerintah

Jakarta- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) makin keras bersebrangan dengan pemerintah. PKS menilai pemboikotan Sri Mulyani di DPR tidak akan mempengaruhi kinerja DPR.
“Ini isu pinggiran saja, bisa jadi, bisa tidak (pemboikotan). Kalaupun ada yang memboikot menurut saya tidak signfikan dampaknya,” papar Ketua DPP PKS Mahfudz Siddik.
Hal ini disampaikan Mahfud dalam dialog interaktif DPD RI bertajuk “Hubungan Pemerintah dengan Parlemen Pasca Hak Angket Century,” di Gedung DPDRI, Senayan, Jakarta, Jumat (12/3).
Mahfudz mencontohkan, kehadiran Sri Mulyani dalam perancangan RAPBNP 2010 menurut Mahfudz tidak krusial. “Apakah memang urgen ada RAPBNP setiap tahun?” tanya Mahfudz.
Mahfud kemudian membuka bobrok penyusunan RAPBNP selama ini. Menurut Mahfudz, seharusnya pemerintah membuat APBN yang presisi sehingga tidak perlu diubah.
“Skema APBNP itu skema akal-akalan saja. Ada pihak-pihak yang ikut pembahasan APBN yang tidak kebagian kantong, oke kita setuju nanti kita hidupkan lagi di APBNP,” papar Mahfudz.
“Ada Bappenas yang isinya teknokrat, masa anggaran satu tahun tidak bisa secara presisi dan selalu diprediksikan tengah tahun di APBNP,” keluh Mahfudz.
Tak Lakukan Boikot, PKS Minta Sri Mulyani Mengalah
DPR makin getol menggulirkan wacana pemboikotan kehadiran Menkeu Sri Mulyani dalam sidang-sidang DPR. Sri Mulyani diminta mengalah dan mengirim wakilnya saja saat ada keperluan di DPR.
“Walaupun itu kendala psikologis, bisa saja sementara diwakilkan sekjennya atau pejabat lain sepanjang DPR tidak keberatan,” pinta anggota Komisi I DPR dari FPKS Mahfudz Siddik.
Hal ini disampaikan Mahfudz dalam dialog interaktif DPD RI bertajuk “Hubungan Pemerintah dengan Parlemen Pasca Hak Angket Century,” di Gedung DPDRI, Senayan, Jakarta, Jumat (12/3).
Mahfudz berharap Sri Mulyani memahami kepentingan yang lebih besar. Mahfudz melihat masih banyak peran Depkeu dalam hubungan mitra kerja dengan beberapa Komisi di DPR kaitan dengan kerja legislasi DPR.
“Jangan sampai hubungan DPR dengan pemerintah terganggu. Kalau itu hanya memunculkan ketegangan, lebih baik Ibu Sri Mulyani mengalah,” jelas Mahfudz.
Sedangkan PKS sendiri, menurut Mahfudz, tidak melihat perlunya memboikot Sri Mulyani. PKS akan melihat bagaimana realisasi wacana tersebut sebelum mengambil sikap.
“PKS melihat tidak ada potensi memboikot Menkeu. Hubungan Menkeu dengan DPR itu hubungan konstitusional,” papar Mahfudz.
“Kita lihat saja kalau reses sudah berakhir apakah benar ada boikot,” tutup Mahfudz sambil tertawa.
Tolak Boikot DPR, Anggota DPD Usulkan Sri Mulyani Mundur
Anggota DPD Elnino M. Husein tidak sepakat dengan langkah DPR yang memboikot Menkeu Sri Mulyani dalam sidang-sidang di DPR. Elnino menyarankan Sri Mulyani mundur untuk kepentingan yang lebih besar.
“Kalau memboikot Century hanya soal boikot politik, kita malah dirugikan. Lebih baik kita dorong proses hukumnya itu,” ujar anggota DPD dari Provinsi Gorontalo, Elnino M. Husein.
Hal ini disampaikan Nino dalam dialog interaktif DPD RI bertajuk “Hubungan Pemerintah dengan Parlemen Pasca Hak Angket Century,” di Gedung DPDRI, Senayan, Jakarta, Jumat (12/3).
Menurut Nino, anggota DPR seharusnya lebih dewasa. Diperlukan kehadiran Menkeu dalam pembahasan RAPBN. “Jangan dicampur aduk pembahasan RAPBN dengan yang lain, bisa kacau,” jelas Nino.
Disisi lain, Nino mengaku prihatin melihat nama Sri Mulyani dan Boediono makin buruk di mata rakyat kecil. Nino meminta dua tokoh ini mundur saja.
“Ini orang di daerah melihat tokoh utama Century itu Boediono dan Sri Mulyani. Tolong dua orang ini tanpa diminta mbok ya mundur sajalah untuk kepentingan bangsa ini supaya proses lain lancar,” papar Nino.
“Kalau di jepang kalau dia benar dipersalahkan dia mengundrukan diri, menurut saya simple saja,” tutupnya.
Pemboikotan Sri Mulyani Dinilai Tidak Elegan
Wacana yang digulirkan DPR untuk memboikot kehadiran Sri Mulyani di sidang-sidang DPR dinilai tidak elegan. DPR dinilai hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan tidak peduli kepentingan yang lebih besar.
“Kalau ada di DPR wacana boikot Sri Mulyani, ini tidak elegan dan tidak profesional,” kata Direktur INDEF Ikhsan Mojo.
Hal ini disampaikan Ikhsan dalam dialog interaktif DPD RI bertajuk “Hubungan Pemerintah dengan Parlemen Pasca Hak Angket Century,” di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Jumat (12/3).
Ikhsan menyarankan DPR lebih konsentrasi menjalankan tugasnya. Bukan malah menggembor-gemborkan wacana boikot. “Jelas keluar dari rel konstitusi yang diamanatkan. Kalau belum ada keputusan hukum mengapa Sri Mulyani dikriminalkan,” kritik Ikhsan.
Hal senada diungkapkan pengamat politik dari LIPI Syamsuddin Haris. Menurut Syamsuddin, kehadiran Sri Mulyani di DPR sangat diperlukan sebagai wakil pemerintah mengurus kepentingan rakyat.
“Dia tidak hanya Menkeu tapi juga wakil pemerintah. Jika APBN terhambat dampaknya ke kita semua termasuk Pemda-pemda,” papar Syamsuddin.
Syamsuddin dan Ikhsan sepakat agar rekomendasi Pansus ditindaklanjuti oleh penegak hukum, bukan DPR. “Sebaiknya kita percayakan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan saja,” paparnya.
Ketua DPR Nilai Pemboikotan Sri Mulyani Inkonstitusional
Ketua DPR Marzuki Alie tidak sepakat dengan rencana sejumlah anggota DPR yang ingin memboikot kehadiran Menkeu Sri Mulyani di DPR. Marzuki menilai gagasan itu hanya usulan sekelompok oknum anggota DPR yang tidak bertanggungjawab.
“Wacana itu kalau konstitusional akan kita pertimbangkan. Karena tidak konstitusional, yakinlah itu hanya ambisi kelompok saja,” jelas Marzuki dalam pesan singkat kepada detikcom, Jumat (12/3).
Sebelumnya diberitakan Ketua Badan Anggaran DPR Harry Azhar Aziz menyerukan wacana memboikot kehadiran Menkeu Sri Mulyani dalam rapat pembahasan RAPBNP 2010. Sri Mulyani dinilai tidak pantas ke DPR karena namanya ada dalam rekomendasi DPR tentang Century.
FPDIP Tjahjo Kumolo kemudian mempertajam wacana boikot. Tjahjo meminta pimpinan DPR menolak kehadiran Menkeu ke DPR.
Isu terus menggelinding. FPKB, FPPP menolak keras-keras wacana boikot. Sementara itu FPKS memilih aman dengan meminta Sri Mulyani mengalah.
Ical: Golkar Tak Akan Boikot Sri Mulyani
Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan partainya tidak akan memboikot kehadiran Menkeu Sri Mulyani di rapat-rapat DPR. Alasannya, Sri Mulyani tetaplah menteri yang sah saat ini.
“Kita dari Partai Golkar tidak ada sikap fraksi yang memboikot. Saya tegaskan lagi, tidak ada fraksi Golkar yang akan memboikot karena bagaimanapun juga beliau tetap menteri yang sah,” kata Ical, sapaan akrab Aburizal.
Hal itu dikatakan Ical sebelum menghadiri Diklat Penyegaran Kader Penggerak Partai Golkar, di Hotel Borobudur, Jl Penjambon, Jakpus, Jumat (12/3).
Mengenai desakan agar DPR mengajukan hak menyatakan pendapat terkait hasil rekomendasi Pansus Angket Century, Ical mengatakan partainya belum memutuskan hal tersebut.
Namun demikian, Ical berharap rekomendasi Pansus Angket Century dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah, dan penegak hukum memproses dugaan tindak pidananya.
“Kasus Century ini sudah bukan lagi dalam ranah politik tetapi ranah hukum,” kata Ical.
Untuk wacana pemakzulan Wapres Boediono ke Mahkamah Konstitusi (MK), Ical menyatakan hal itu belum bisa dilakukan. Sebab, kebijakan bailout Bank Century dilakukan saat Boediono menjabat sebagai Gubernur BI.
“Lho kan Pak Boediono itu kan sekarang Wapres, tapi ketika dia di posisi dulu kan Gubernur BI sehingga belum bisa masuk ke MK, karena dulu gubernur bukan wapres,” katanya.
“Kita hanya akan mengawal jalannya pengungkapan kasus Century di ranah hukum, semoga berjalan dengan baik,” tutupnya.
DPR Diminta Pertimbangkan Untung Rugi Boikot Sri Mulyani
Beberapa anggota DPR terus menggulirkan wacana pemboikotan kehadiran Menkeu Sri Mulyani dalam sidang di DPR. Pengamat politik Bachtiar Effendi DPR sebaiknya mempertimbangkan betul untung rugi pemboikotan tersebut sebelum mengambil sikap.
“Hak memboikot jelas itu hak fraksi DPR, tapi sebaiknya DPR berfikir ulang apa konsekuensinya bagi mereka sendiri,” papar Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta Cecep Effendi.
Hal ini disampaikan Cecep dalam diskusi bertajuk “DPR dan Gonjang-Ganjing Century” di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (12/3).
Cecep tidak masalah jika pemboikotan itu untuk pembahasan selain RAPBNP. “Kalau isu lain tentu tidak masalah, ini RAPBNP, salah-salah merusak citra sendiri,” ingat Cecep.
DPR diminta cecep lebih konsentrasi dengan tugasnya sendiri. “DPR akan banyak menghabiskan energi dan waktu untuk hal seperti ini, padahal tugas pokok masih banyak yang harus diselesaikan,” terang Cecep.
Sebelumnya diberitakan Ketua DPR Marzuki Alie tidak sepakat dengan wacana pemboikotan Menkeu. Marzuki menilai wacana pemboikotan inkonstitusional.
“Kalau konstitusional kita pertimbangkan. Kalau ini tidak konstitusional ya jelas kepentingan kelompok,” jelas Marzuki sebelumnya. (detikcom/i)
Berita Terkait:
Misbakhun: Presiden Tidak Sedang Membicarakan Saya
Misbakun: "Lucu, Andi Arief minta saya non aktif"
Misbakhun: Masyarakat harus waspada. Saya akan laporkan hari ini ke Polda tentang pencemaran nama baik saya
MISBAKHUN: ANDI ARIEF "CEMEN":
ANIS MATTA: "Tuduhan terhadap Mukhammad Misbakhun merupakan bagian dari tekanan..."
Presiden PKS: Tak ada barter hasil Pansus-Misbakhun